[LISIGER NOVEMBER] Reklamasi dan Jakarta

Penulis : Ronaldo Dwi Prasetyo - Geografi 2016

DKI Jakarta merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peran penting bagi kedulatan negara. Baik itu dalam sektor pertahanan negara, ekonomi, social, budaya, ataupun lingkungan. Hal tersebut menjadikan posisi DKI Jakarta bukan hanya dalam hal pemerintahan saja, tapi juga dalam segala aspek. Dalam menunjang semua itu memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah ibukota negara ini menjadi sangat penting, karena DKI merupakan inti penting yang memperngaruhi seluruh aspek keadaan negara ini dan juga menjadi representatif bagi orang asing untuk melihat citra atau keadaaan negara ini.

Perencaan tata ruang DKI Jakarta memiliki peraturan daerah tersendiri dalam melakukan perencaan tata ruang kota. Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah 2030, tercantum tujuan tata ruang kota yang dapat menciptakan wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif (Pasal 4-a), serta memanfaatkan kawasan budidaya secara optimal dalam rangka memenuhi kebutuhan 12.500.000 jiwa penduduk di DKI Jakarta (Pasal 4-b).

Strategi perencana tata ruang kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah membangun pusat kegiatan baru secara herarki, memngembangkan pusat kegiatan dalam sampul angkotan umum massal dengan konsep TOD. Strategi ini merupakan wujud dari tujuan yang ada diatas, namun saat menurut data BPS tahun 2014 menunjukan bahwa dari 9,2 juta jiwa penduduk DKI sekitar 1,38 juta jiwa penduduk adalah komuter dari BODETABEK. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Jakarta dengan kepadatan mencapai 15,366,87/km² (BPS, 2017), Jakarta butuh kawasan baru untuk akhirnya menampung penduduk yang mulai memadatai kawasan-kawasan di Jakarta. Namun saat ini kondisi komuter dengan rute mereka untuk akhirnya sampai di DKI Jakarta, sulit dikatakan memungkinkan bahwa secara efektif dan efisien menampung pendudukan DKI Jakarta sekarang.

            Saat ini DKI Jakarta bukan hanya dihadapi dengan masalah kependudukan saja namun juga terkait masalah lingkungan hidup juga, yaitu kasus reklamasi teluk Jakarta. Reklamasi ini mulai digarap ketika rezim Soeharto, namun terhenti pembangunannya karena AMDAL yang dianggap tidak cocok untuk keadaan lingkungan DKI Jakarta. Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Teluk Jakarta yang memberhentikan segala aktifitas pembangunan reklamasi. Dalam kajian sederhana pun reklamasi teluk Jakarta memang dianggap berbahaya bagi keadaan ekosistem di daratan Jakarta itu sendiri. Yaitu dengan keberadaan pulau reklamasi Jakarta dapat  menimbulkan efek semakin terendamnya Jakarta. Diketahui bahwa pantai utara bagian utara Jakarta berfungsi sebagai 13 muara sungai yang mengalir di Jakarta. Maka jika terdapat hambatan aliran pada didaerah tampungan muara-muara sungai tersebut, akan menyebabkan memperbesar aliran permukaan, dan juga akan menyebabkan banjir pada kawasan aliran sungai yang ada di DKI Jakarta.

            Namun hari faktanya Reklamasi dilanjutkan oleh rezim Gubernur Ahok. Dari 17 pulau yang dicanangkan, 4 pulau sudah siap dibangun fasilitas diatasnya dan tidak bisa di revitalisasi, karena efek lingkungan yang akan lebih besar. Sedangkan 13 pulau masih bisa direvitalisasi menjadi lautan kembali, karena masih berupa pondasi bambu saja. Dengan keadaan seperti ini pemerintah wajib memanfaatkan reklamasi yang sudah terbangun untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemanfaatan itu dapat diwujudkan sebagai pemecahan masalah kependudukan DKI Jakarta yang overload. Reklamasi yang semula diperuntukan untuk kawasan perumahan elit dan kepentingan para pemodal, harus dirubah menjadi perumahan-perumahan KPR sebagai kawasan komuter DKI Jakarta. Hal tersebut akan mendorong terjadinya migrasi penduduk yang berada di pusat kota Jakarta ke pulau reklamasi yang digunakan sebagai kawasan komuter bagi masyarakat yang beraktifitas di Jakarta. Faktor itu juga didukung karena masih minimnya arus komuter dari bagian utara Jakarta, dibandingkan bagian barat, timur, atau selatan Jakarta.

Daftar Pustaka

Anonim. Kertas Posisi Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta. Jakarta:10320

BPS. 2017. Data Kepadatan Penduduk DKI Jakarta. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BPS. 2013. Statistik Komuter Jabodetabek. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003, Tentang Ketidaklayakan Rencana Reklamasi dan Revitalisasi Teluk Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.